THE INVOLVEMENT
OF PARTICIPATON MELALUI PROBLEM BASED LEARNING
BAB I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG MASALAH
Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi
warga Negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945, perlu ditingkatkan terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam
tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi Negara Republik Indonesia
perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda
sebagai generasi penerus.
Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan yang memasung hak-hak asasi
manusia, hak-hak warganegara untuk dapat menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.
Kehidupan yang demokratis didalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga,
sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non pemeritahan perlu
dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan
prinsip-prinsip demokrasi serta demi peningkatan martabat kemanusian, kesejahteraan,
kebahagiaan, kecerdasan dan keadilan.
Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan
pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya
untuk menjadi warga Negara yang baik, yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang
diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship Education) merupakan mata pelajaran
yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural,
bahasa, usia, dan suku bangsa.
Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (KBK 2004
dan Standar Isi 2006) ditegaskan bahwa :
I.
Tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan :
Tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan,
kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti
pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya
II.
Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan
Standar isi Pendidikan Kewarganegaraan SMA/SMK/MA :
1. Memahami
hakekat Bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia
2. Menganalisis
sikap positif terhadap penegakan hokum, peradilan nasional, dan tindakan anti korupsi
3. Meganalisis
pola-pola dan partisipasi aktif dalam pemajuan, penghormatan serta penegakan HAM
baik di Indonesia maupun luar negeri
4. Menganalisis
peran dan hak warganegara dan system pemerintahan Negara Kesatuan Repbulik Indonesia
5. Menganalisis
budaya politik demokrasi, konstitusi, kedaulatan Negara, keterbukaan dan keadilan
di Indonesia
6. Mengevaluasi
hubungan Internasional dan sistem hokum internasional
7. Mengevaluasi
sikap berpolitik dan bermasyarakat madani sesuai dengan pancasila dan UUD 1945
8. Mengaalisis
peran Indonesia dalam politik dan hubungan Internasional, regional dan kerjasama
Global lainnya
9. Menganalisis
sistem hokum internasional, timbulnya konflik internasional, dan mahkamah internasional.
Dari Standar Isi dan Standar Kompetensi tersebut diatas, penulis memilih butir
ketiga yaitu meganalisis pola-pola dan partisipasi aktif dalam pemajuan, penghormatan
serta penegakan HAM baik di Indonesia maupun di luar negeri, sebagai landasan judul
penelitian tindakan kelas ini.
Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman selama ini, siswa kurang aktif
dalam kegiatan belajar-mengajar. Anak cenderug tidak begitu tertarik dengan pelajaran
PKn karena selama ini pelajaran PKn dianggap sebagai pelajaran yang hanya mementingkan
hafalan semata, kurang menekankan aspek penalaran sehingga menyebabkan rendahnya
minat belajar PKn siswa di sekolah.
Banyak faktor yang menyebabkan hasil belajar PKn siswa rendah yaitu faktor
internal dan eksternal dari siswa. Faktor internal antara lain: motivasi belajar,
intelegensi, kebiasan dan rasa percaya diri. Sedangkan faktor eksternal
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, H. Rozali, dan Syamsir, 2002, Perkembangan Hak
Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta,
PT. Ghalia Indonesia
Affan Gaffar, 2002, Politik Indonesia, Transisi menuju
Demokrasi, Jogjakarta, Pustaka Pelajar
Alfian, 1980, Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia,
Jakarta, LP3ES
Anonim, 1993, Keputusan Presiden Republik Indonesia No.
50 tahun 1993 tentang Kominsi Nasional Hak Asasi Manusia
, 2006, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 tentang
Standar Isi, Jakarta
Arikunto, Suharsimi, Suhardjono, dan Supardi, 2006, Penelitian
Tindakan Kelas, Jakarta, Bina Aksara
Asshiddiqie, Jimly, 2005, Format Kelembagaan Negara dan
Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, Jogjakarta, FHUII Press
BP7 Pusat, 1995, UUD 1945, P4, GBHN, Bahan Penataran P4,
Jakarta, BP7 Pusat
Budimansyah, Dasim, 2002, Model Pembelajaran dan Penelian
Portofolio, Bandung, PT. Genesindo
Budiardjo, Prof. Miriam, 1995, Dasar-Dasar Ilmu Politik,
Jakarta, Gramedia
Depdiknas, 2006, Standar Kompetensi Kurikulum Pendidikan
Kewarganegaraan tahun 2006, Jakarta, Depdiknas
Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, 1984, Budaya Politik,
Jakarta, Bina Aksara
Kaelan, MS, 2004, Pendidikan Pancasila, Jogjakarta, Edisi
reformasi, penerbit Paradigma
Lemhanas, 2001, Pendidikan Kewarganegaraan., Jakarta,
Gramedia Pustaka Umum
Magnis-Suseno, Franz, 200, Etika Politik, Prinsip-Prinsip
Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta, Gramedia
Malian, Sobirin dan Marzuki Suparman, 2003, Pendidikan
Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Jogjakarta, UII Press
Republik Indonesia, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia
Tilaar, HAR, et, al, Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia
dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia, Bandung, PT. Alumni
Untuk mendapatkan file skripsi / Thesis / PTK / PTS
lengkap (Ms.Word),
hubungi : 081
567 745 700
0 komentar:
Posting Komentar